PANGKALPINANG, Wartanewsonline.com — Penyaluran subsidi solar untuk nelayan diduga tidak tepat sasaran menjadi perhatian serius dari Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Didit menilai, banyak nelayan dalam hal itu tidak mendapatkan jatah subsidi sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Subsidi solar untuk nelayan banyak hilang. Seharusnya mereka mendapat 1 bulan 2.000 liter, kini hanya mendapat 800 liter. Artinya, jatah subsidi tidak tepat sasaran,” ungkap Didit, Rabu (01/07/26) di Ruang Kerjanya.
Terkait dengan hal itu, ia memberikan apresiasi dan respon cepat terutama kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta GM Pertamina yang telah menyempatkan hadir dalam pembahasan itu.
Dinas Kelautan dan Perikanan pastinya akan berkomitmen menyelesaikan pendataan nelayan yang berhak menerima subsidi dalam kurun waktu 2 minggu kedepan sejak 1 Januari 2026.
“Setelah mereka mendapat data, nanti mereka akan mengundang DPRD Babel. Untuk sistem penyaluran serta pengawasan akan melibatkan unsur APH mulai dari TNI/Polri maupun dari Kejaksaan guna memberikan efek jera,” katanya.
Ia menegaskan, subsidi merupakan hak nelayan yang bekerja di laut dengan risiko tinggi.
Oleh karena itu, Ia meminta pihak yang tidak bertanggung jawab menghentikan praktik yang merugikan nelayan.
“Coba pukirkan, mereka malam-malam meninggalkan istri dan anak hanya untuk melaut mencari ikan. Apalagi jika subsidi yang harus mereka dapatkan tidak diterima. Kalau memang tidak bisa membantu, tolong jangan ambil hak mereka,” tegasnya.
Kata Didit, DPRD bersama pemerintah akan menata ulang penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran di seluruh Bangka Belitung. Langkah itu diambil setelah banyak keluhan nelayan muncul di media sosial terkait hilangnya solar subsidi.
“DPRD wajib menindaklanjuti ini. Aspirasi mereka telah kita dengar secara langsung ,” tutupnya.
(*)
