PANGKALPINANG, Wartanewsonline.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam mendukung tata kelola pertambangan yang berkelanjutan melalui penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan penegakan hukum.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, saat mewakili Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, sebagai narasumber pada Seminar Nasional Rapat Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS Dekan FH PTN) Wilayah Barat.
Seminar bertema “Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi” itu berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 18 Juli tersebut dibuka oleh Rektor Universitas Bangka Belitung, Ibrahim, selaku tuan rumah.
Dalam pemaparannya, Juhaini menyampaikan materi berjudul “Sinergi Hukum dan Inovasi Akademik dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi dalam Perspektif Pembangunan Kota Pangkalpinang”.
Ia menjelaskan, meski Pangkalpinang merupakan daerah dengan kebijakan zero tambang, aktivitas pertambangan di wilayah sekitar tetap memberikan dampak terhadap struktur perekonomian maupun kondisi lingkungan di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.
“Saya ditugaskan mewakili Wali Kota Pangkalpinang untuk menyampaikan pandangan pemerintah daerah mengenai sinergi hukum dan inovasi akademik dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan. Pangkalpinang memang menerapkan kebijakan zero tambang, tetapi aktivitas ekonomi di wilayah sekitar tetap berpengaruh terhadap struktur ekonomi kota,” ujar Juhaini.
Menurutnya, kondisi geografis Pangkalpinang yang berada pada wilayah cekung menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mitigasi bencana. Saat ini, indeks kerentanan bencana Kota Pangkalpinang berada di angka 0,28 atau masih dalam kategori rendah, namun tetap memerlukan perhatian serius.
“Ini menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicarikan solusi dan langkah mitigasi karena secara struktur wilayah, Kota Pangkalpinang berbentuk cekung sehingga memerlukan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” katanya.
Juhaini berharap seminar nasional tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.
Ia juga mengutip pesan Wali Kota Pangkalpinang bahwa keberlanjutan bukan semata-mata tanggung jawab daerah yang memiliki sumber daya alam, melainkan tanggung jawab seluruh daerah dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
“Keberlanjutan bukan tentang daerah yang memiliki sumber daya alam, melainkan tentang bagaimana setiap daerah mengambil tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan. Pangkalpinang ingin menunjukkan kepemimpinannya bukan sebagai kota tambang, tetapi sebagai kota yang membangun tata kelola yang cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Selain menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Kabupaten Bangka, seminar nasional tersebut juga diikuti para akademisi dari berbagai Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat serta Universitas Pertahanan.
(*)
