PANGKALPINANG, Wartanewsonline.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Pangkalpinang menegaskan bahwa data valid mengenai kasus stunting berada pada Dinas Kesehatan, sementara BKKBN lebih banyak berperan dalam upaya pencegahan dan intervensi terhadap keluarga serta anak yang berisiko stunting.
Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Kota Pangkalpinang, Erwandy, saat memberikan keterangan dalam kegiatan di Aston Edimary, Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026).
Erwandy menjelaskan, BKKBN melakukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan kader di tingkat kelurahan serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Data yang lebih valid ada di Dinas Kesehatan. Kami sifatnya melakukan intervensi, terutama sosialisasi mengenai stunting melalui kader dan Tim Pendamping Keluarga,” kata Erwandy.
Menurutnya, pencatatan yang dilakukan BKKBN lebih berkaitan dengan anak yang masuk dalam kategori berisiko stunting. Kondisi tersebut berbeda dengan anak yang sudah dinyatakan mengalami stunting berdasarkan pemeriksaan dan indikator kesehatan.
“Kalau kami itu anak risiko stunting. Anak risiko stunting dengan stunting berbeda. Risiko stunting berarti belum masuk stunting, tetapi karena berbagai faktor dan kriteria tertentu, dia dianggap berisiko,” jelasnya.
Ia mengatakan, faktor yang menyebabkan seorang anak masuk kategori berisiko stunting cukup beragam. Di antaranya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, asupan gizi, serta faktor kesehatan.
Untuk intervensi kesehatan, BKKBN berharap peran Dinas Kesehatan tetap menjadi bagian utama, termasuk dalam penanganan medis maupun pemenuhan kebutuhan kesehatan anak.
“Kalau bantuan seperti pengobatan, makan dan minum yang berkaitan dengan kesehatan, itu dari Dinas Kesehatan. Untuk masalah teknis kesehatan dan data kesehatan juga berada di ranah kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, BKKBN terus mendorong upaya pencegahan melalui pendampingan keluarga. Kader di tingkat kelurahan bersama TPK menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada keluarga serta melakukan pemantauan terhadap anak yang memiliki faktor risiko.
Erwandy menyebut, pihaknya juga memiliki keinginan untuk memperkuat intervensi melalui dukungan bantuan bagi keluarga berisiko stunting. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Kalau anggaran Pemkot sudah memungkinkan, Insyaallah kita juga akan berikhtiar untuk ikut melakukan intervensi dalam bentuk bantuan,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan stunting tidak dapat dilihat hanya dari satu faktor. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari kesehatan, gizi, kondisi ekonomi keluarga hingga faktor lainnya.
Karena itu, penanganan stunting maupun pencegahan risiko stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektor serta peran aktif orang tua dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.
“Banyak faktor yang memengaruhi. Kalau faktor kesehatan, tentu teman-teman di Dinas Kesehatan yang lebih mengetahui. Tetapi masalah ekonomi dan gizi juga bisa menjadi faktor,” pungkas Erwandy.
(*)
