PANGKALPINANG, Wartanewsonline.com — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menegaskan hasil audiensi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel terkait dinamika kebijakan perdagangan dan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang berdampak terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, Selasa (2/6/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD Babel meminta seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk kembali menerapkan harga pembelian TBS sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam rapat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel pada 7 Mei 2026.
“DPRD mengacu pada hasil rapat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian pada 21 Mei 2026. Kami meminta seluruh PKS membeli sawit berdasarkan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Didit.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat pemerintah pusat agar pemerintah daerah menjalankan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola harga TBS kelapa sawit. Sebelumnya, DPRD Babel juga mendorong pembentukan tim pengawasan dan posko pengaduan guna mengawal implementasi harga TBS di lapangan.
Selain persoalan harga, DPRD Babel juga menerima aspirasi masyarakat terkait dugaan permainan timbangan dalam transaksi TBS di sejumlah pabrik. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Babel diminta melakukan pendalaman dan pengawasan.
“Keluhan mengenai permainan timbangan menjadi perhatian serius. Alhamdulillah, pihak Ditreskrimsus akan menindaklanjutinya,” ujarnya.
Didit juga mengungkapkan bahwa Satgas Pangan Polda Babel akan segera melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap implementasi kebijakan harga sawit. Jika ditemukan pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum akan dilakukan oleh aparat berwenang.
Dalam audiensi tersebut, persoalan tingginya harga pupuk juga menjadi sorotan. Menurut para petani, harga TBS yang ideal berada di kisaran Rp2.700 per kilogram agar mampu menutupi biaya produksi dan pembelian pupuk. Namun, kondisi saat ini dinilai masih jauh dari harapan karena harga pembelian TBS di tingkat petani berkisar Rp2.100 per kilogram.
Didit menilai ketidakstabilan harga sawit dapat menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian daerah.
“Kalau harga sawit terus anjlok, daya beli masyarakat menurun, UMKM melemah, pasar menjadi sepi, bahkan potensi peningkatan kriminalitas juga bisa terjadi. Ini persoalan yang kompleks dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Babel dalam waktu dekat akan bertemu dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian guna memastikan langkah konkret pemerintah pusat dalam menyikapi persoalan harga sawit yang dikeluhkan petani.
Didit menegaskan, apabila tidak ada perubahan signifikan terhadap harga sawit setelah berbagai upaya yang dilakukan, maka DPRD akan meminta aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Didit turut menyampaikan apresiasi kepada APDESI Babel, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta organisasi petani yang dinilai konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat terkait anjloknya harga TBS sawit.
“Perjuangan ini lahir dari kepedulian para kepala desa, BPD, dan organisasi masyarakat yang sejak awal menyampaikan keresahan petani. Mereka telah menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap kondisi masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Babel sendiri selama beberapa bulan terakhir terus mengawal persoalan harga TBS sawit dan mendorong perusahaan mematuhi kesepakatan harga yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah guna menjaga kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
(*)
