Wartanewsonline.com, Pangkalpinang – Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui surat Nomor 903/057/BAKUDA tertanggal 10 Juli 202 lalu. Melakukan pengajukan pinjaman daerah Rp293,31 miliar untuk membangun Rumah Sakit (RS) Jantung dan Stroke. Dengan skema utang ke Bank SumselBabel tahun berjamak 2027 – 2029. Walau pinjaman ke Bank Sumsel Babel tersebut dengan bunga 6 persen.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Babel, Ferry menolak rencana Pemprov Babel itu, apalagi tahun depan bisa harus membayar. Apalagi kondisi fiskal daerah masih terbatas, pasti berisiko jadi beban APBD pada tahun mendatang. “Kita saat ini sedang dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Sangat tidak elok jika Pemprov Bangka Belitung membangun rumah sakit itu dengan cara berutang. Membayarnya nanti gimana? APBD kita hanya sekitar Rp1,9 triliun,” kata Ferry dihubungi tadi sore (30/7/2027).
Dalam surat tadi diketaui pinjaman tadi untuk pembangunan gedung rumah sakit, jasa konsultansi, pengawasan dan penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Jika memang dilakukakan, keputusan ini akan membuat kemampuan fiskal daerah sangat terganggu. Karena APBD harus penuhi kewajiban pembayaran utang tahun mendatang,” keluh Ferry.
Ferry menilai kebijakan tersebut belum tepat diterapkan pada kondisi keuangan daerah saat ini. Menurutnya, pemerintah semestinya lebih berhati-hati mengambil keputusan yang berpotensi menambah beban APBD dalam beberapa tahun mendatang. Ia berpendapat masih banyak kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak untuk diprioritaskan.
“Kalau memang ingin membangun, sebaiknya pemerintah memprioritaskan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, seperti jalan, mendorong modal usaha bagi pelaku UMKM atau Moveable Bridge Pelabuhan Sadai yang roboh. Itu jauh lebih bijak,” keluh Ferry.
Kalau pun ingin tetap meminjam akan lebih baik dengan pengadaan kegiatan yang lebih rendah resiko usahanya. Jika pun dianggap mendesak, akan lebih baik meningkatkan pelayanan RSUP Soekarno yang kini turun kelas. “Pinjaman ke Bank Sumsel Babel itu memang 6 persen, makanya abang tolak, karena belum tepat,” ujar Ferry.
Ia pun berharap Gubernur Babel Hidayat Arsani jangan menghitung dana bagi hasil (DBH) dari royalti timah. Sebelum anggaran itu masuk ke rekening kas daerah, karena jika awal tahun depan ditunda, akan menggangu kemampuan APBD kedepan. “Jangan menghitung uang yang belum pasti ada, Kalau ditunda lagi oleh pusat gimana?,” tutup Ferry.
